CENTER FOR COASTAL AND MARINE RESOURCES STUDIES
BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY

Seputar Indonesia, Sabtu, 10 Oktober 2009

Kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif kecil, sekitar 2,5 per sen. Namun peran sektor ini dalam pembangunan bangsa sejatinya cukup signifikan.

Tak kurang dari 65% protein hewani yang dikonsumsi oleh rakyat Indonesia berasal dari berbagai jenis ikan dan makanan laut (seafood), hanya 35% yang dari daging, telur, dan susu.  Jumlah nelayan dan petani ikan yang hidup tersebar di seluruh Nusantara sebanyak 3,7 juta dan 1,8 juta orang. Sementara itu, saudara-saudara kita yang bekerja di berbagai sektor penunjang perikanan, seperti industri peralatan dan mesin perikanan, industri pakan ikan, galangan kapal, pabrik es, cold storage, industri pengolahan hasil perikanan, jasa transportasi dan keuangan, mencapai 1,5 juta orang.
Kalau rata-rata jumlah anggota keluarga adalah 4 orang, maka ada 28 juta orang Indonesia yang kehidupan ekonominya bergantung pada sektor perikanan.  Devisa yang dihasilkan dari ekspor produk perikanan juga lumayan besar, sekitar US$ 2,5 miliar setiap tahunnya.  Belum lagi, peran saudara-saudara nelayan kita yang turut menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Pada tataran global, Indonesia juga merupakan salah satu kekuatan utama perikanan dunia. Pasalnya, dari total potensi produksi lestari (Maximum Sustainable Yield, MSY) sumberdaya ikan laut dunia sebesar 90 juta ton/tahun, sekitar 7,5%  (6,4 juta ton/tahun) terdapat di wilayah laut Indonesia. Kalau pada 1999 (sebelum ada DKP) Indonesia merupakan produsen ikan terbesar ketujuh di dunia, maka sejak 2004 hingga kini bertengger pada posisi kelima dengan total produksi 7,5 juta ton per tahun (FAO, 2008).  Lebih dari itu, sebagai pusat segi tiga karang dunia dan lokasi pertukaran dua masa arus laut dari Samudera Pasifik ke Samudera Hindia dan sebailknya, laut Indonesia merupakan pusat keanekaragaman hayati laut (marine biodiversity) yang sangat menentukan kelestarian produksi perikanan laut dunia.

Sayang, sebelum era Reformasi, perhatian kita terhadap bidang kelautan, khususnya perikanan, sangatlah rendah.  Bayangkan, selama 32 tahun pemerintahan Orba, kredit perbankan yang dikucurkan untuk usaha perikanan hanya sebesar 0,02% dari total kredit usaha. Pada tahun 2000, Jepang dengan panjang garis pantai 34.000 km memiliki 3.000 pelabuhan perikanan.  Artinya pada setiap 11 km garis pantai terdapat satu pelabuhan perikanan.  Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 km mempunyai 52 pelabuhan perikanan, yang berarti satu pelabuhan perikanan untuk setiap 50 km garis pantai.

Indonesia dengan panjang garis pantai 81.000 km hanya memiliki 17 pelabuhan perikanan (4 pelabuhan perikanan samudera dan 13 pelabuhan perikanan nusantara). Artinya satu pelabuhan perikanan untuk setiap 4.500 km garis pantai. Cara-cara kita mengelola perikanan pun pada umumnya kurang profesional  dengan penerapan IPTEK yang rendah, tidak terintegrasi antara sektor hulu dan sektor hilir, eksploitatif dan kurang mengindahkan aspek kelestarian sumberdaya ikan serta ekosistemnya, dan cenderung membiarkan penjarahan ikan (illegal fishing) oleh nelayan asing.

Ketidakseriusan kita mengelola sektor perikanan itu telah mengakibatkan mayoritas nelayan (60%) terlilit kemiskinan; praktek illegal fishing merajalela dengan kerugian negara sedikitnya US$ 4 miliar/tahun; beberapa stok ikan di berbagai wilayah perairan seperti Selat Malaka, Pantura, Selat Bali, dan Selatan Sulawesi mengalami overfishing; perikanan budidaya tidak berkembang optimal; dan industri pengolahan hasil perikanan kurang berdaya saing.

Sektor unggulan

Karena hal-hal di atas, sejak akhir 2001 DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) telah mengimplementasikan Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Nasional yang berorientasi untuk menjadikan kelautan dan perikanan sebagai sektor unggulan (leading sector) perekonomian bangsa. Dengan cetak biru itu, pembangunan sektor ini diarahkan untuk mewujudkan enam tujuan: Pertama, seluruh nelayan, petani ikan, dan masyarakat pesisir dapat hidup sejahtera.  Kedua, kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat.  Ketiga, rakyat semakin sehat dan cerdas melalui peningktan konsumsi ikan dan seafood.  Keempat, kelestarian sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya tetap terpelihara.  Kelima, jiwa bahari bangsa semakin menguat.  Terakhir, laut menjadi perekat kesatuan dan persatuan bangsa.

Peluang sektor perikanan menjadi sektor unggulan sangat besar, karena Indonesia memiliki potensi produksi perikanan terbesar di dunia, sekitar 65 juta ton/tahun.  Potensi itu berasal dari perikanan tangkap di laut sebesar 6,4 juta ton/tahun, perikanan tangkap di perairan umum/tawar (0,9 juta ton/tahun), budidaya di laut (47 juta ton/tahun), budidaya di perairan payau/tambak (5,7 juta ton/tahun), dan budidaya di perairan tawar (5 juta ton/tahun).
China yang kini sebagai produsen ikan terbesar di dunia (41 juta ton/tahun) memiliki total potensi produki 45 juta ton/tahun (Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries of PRC, 2008). Sementara itu, kualitas SDM Indonesia dalam bidang perikanan pun tidak kalah dengan China. Sehingga, kalau kita profesional dan konsisten melaksanakan cetak biru pembangunan perikanan itu, kita akan mampu menghasilkan berbagai produk perikanan sebesar 15 juta ton/tahun pada 2014 (ranking-2), 25 juta ton/tahun pada 2019, dan 42 juta ton/tahun pada 2025 (peringkat pertama).

Bila kita dapat merealisasikan tahapan produksi tersebut, maka diyakini sektor perikanan bakal menjadi kontributor utama bagi kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Potensi total nilai ekonomi perikanan diperkirakan mencapai US$ 100 miliar/tahun (Rp 1.000 triliun/tahun) atau setara dengan besarnya APBN 2009. Nilai ekonomi ini berasal dari perikanan tangkap di laut (US$ 10 miliar/tahun), perikanan tangkap di perairan umum (US$ 2 miliar/tahun), perikanan budidaya (US$ 30 miliar/tahun), industri pengolahan hasil perikanan (US$ 15 miliar/tahun), industri bioteknologi perairan (US$ 33 miliar/tahun), dan industri dan jasa penunjang perikanan (US$ 10 miliar/tahun).

Mengingat sifat sumberdaya perikanan yang dapat pulih (renewable resource), maka dengan menerapkan kaidah-kaidah pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam mengelola sektor ini, nilai ekonomi yang luar biasa besar itu bukan hanya dapat dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang.

Sekedar sebagai gambaran betapa dahsyatnya potensi nilai ekonomi perikanan, dapat kita lihat pada perikanan tuna dan cakalang, dan budidaya rumput laut. Potensi produksi lestari (MSY) tuna dan cakalang sekitar 1 juta ton/tahun (DKP dan LIPI, 2001). Sesuai anjuran Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO, 1995), kita bisa memanfaatkan stok ikan tuna dan cakalang secara lestari sebesar 80% dari MSY atau 800.000 ton/tahun.  Dari jumlah ini, 500.000 ton/tahun bisa kita ekspor dengan perolehan devisa rata-rata US$ 1,5 miliar/tahun. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang bisa diserap oleh perikanan tuna dan cakalang beserta segenap industri dan jasa penunjangnya mencapai 1,5 juta orang.

Dengan mengusahakan 1 juta ha budidaya rumput laut (30% total potensi), dapat diproduksi sekitar 16 juta ton rumput laut kering per tahun. Bila kita ekspor 10 juta ton/tahun dengan harga sekarang US$ 0,7/kg, maka akan diperoleh devisa sebesar US$ 7 miliar/tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai  3 juta orang. Apalagi, kalau rumput laut itu diproses menjadi berbagai semi-refined products (seperti agar, karaginan, alginat, makanan dan minuman) atau refined products (seperti bahan pencampur coklat, milk shake, es krim, permen, pasta gigi, salep, pelembab, shampoo, lotion, industri cat, tekstil, dan film), tentu devisa, pendapatan negara, tenaga kerja, dan multiplier effects yang dihasilkan menjadi berlipat ganda.

Segenap tujuan dan target pembangunan diatas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan dua belas program secara terpadu.  Pertama, optimalisasi usaha perikanan tangkap di setiap wilayah perairan laut maupun perairan umum sesuai dengan potensi produksi lestari dan nilai keekonomian nya.  Kedua, peningkatan usaha perikanan budidaya baik di laut (mariculture), perairan payau (tambak), maupun di perairan darat seperti sungai, rawa, danau, waduk, saluran irigasi, dan sawah (mina padi) sesuai daya dukung lingkungannya.

Ketiga, penguatan dan pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di setiap wilayah produksi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Ini sangat penting guna meningkatkan nilai tambah produk perikanan, penciptaan lapangan kerja, dan sejumlah multiplier effects.  Keempat, pengembangan industri bioteknologi perairan yang meliputi rekayasa genetik; ekstraksi senyawa bioaktif dari beragam biota perairan untuk bahan baku industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, bioenergi, kertas, perekat, cat, dan lain sebagainya; dan bioremediasi lingkungan.

Kelima, penguatan dan pengembangan prasarana dan sarana perikanan tangkap serta perikanan budidaya. Keenam, pengembangan industri peralatan dan mesin serta penunjang perikanan, seperti alat tangkap, mesin kapal, fish finders, kincir air tambak (pedal wheel), pabrik pakan ikan, pabrik es, dan  cold storage.  Ketujuh, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hayati perairan beserta ekosistemnya.  Kedelapan, pemberantasan kegiatan perikanan ilegal (pencurian ikan).

Kesembilan, penyempurnaan basis data dan sistem informasi perikanan sebagai dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.  Kesepuluh adalah pengembangan, penguasaan, dan penerapan IPTEK (science and technology) seluruh aspek yang bertalian dengan perikanan sebagai suatu sistem.  Program ini sangat penting untuk memastikan, bahwa segenap produk dan jasa yang dihasilkan sektor perikanan memiliki daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun di pasar global.  Kesebelas, pengembangan kapasitas SDM perikanan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Keduabelas, penguatan dan pengembangan kerjasama internasional di bidang perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknologi,  manajemen sumberdaya dan lingkungan, dan pembangunan perikanan secara saling menguntungkan (a win-win cooperation).

Akhirnya, realisasi sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan menuju Indonesia yang maju, adil-makmur, dan berdaulat pada 2030 memerlukan dukungan politik-ekonomi nasional. Terutama dalam bentuk dukungan fiskal, dana kredit yang relatif murah dan mudah seperti yang terjadi di negara-negara perikanan lainnya, dan kemudahan serta keamanan berusaha.