CENTER FOR COASTAL AND MARINE RESOURCES STUDIES
BOGOR AGRICULTURAL UNIVERSITY

Seputar Indonesia, Rabu, 09 Desember 2009

Meski Deklarasi Djoeanda 13 Desemberl 957secara geopolitik dan geoekonomi memiliki arti sangat mendasar dan strategis bagi kehidupan bangsa Indonesia, kita baru memperingatinya sejak Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, tepatnya 13 Desember 2000.

Kemudian melalui Keppres No 126/2001 Presiden Megawati Soekarnoputri mengukuhkan Hari Nusantara, 13 Desember, sebagai Hari Nasional. Kalau peringatan Puncak Hari Nusantara tahun lalu dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur, maka tahun ini rencananya akan dilaksanakan di Makassar, Sulawesi Selatan,9 Desember 2009 ini.

Seandainya tidak ada Deklarasi Djoeanda, potensi kekayaan laut Indonesia hanya sekitar 1/3 dari potensi yang kita miliki sekarang. Pasalnya, wilayah laut Indonesia pada saat itu hanya meliputi laut sejauh 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulau kita. Dengan begitu, di antara pulau-pulau lndonesia terdapat laut bebas (internasional) yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya serta mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kita patut bersyukur bahwa lr.H Djoeanda, perdana manteri pada waktu itu, dengan berani pada 13 Desember 1957 mengumumkan kepada masyarakat dunia bahwa wilayah laut Indonesia tidaklah sebatas itu, seperti diatur dalam Territoriale Zee Maritiem Kringen Ordonantie (Ordonansi tentang Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim) 1939. Lebih dari itu wilayah laut lndonesia meliputi laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia. Deklarasi Djoeanda tersebut tidak langsung diterima oleh sebagian besar Masyarakat dunia.bahkan Amerika Serikat dan Australia menentangnya. Namun berkat kegigihan perjuangan putra-putri terbaik bangsa seperti Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja dan Dr Hasyim Djalal melalui diplomasi, deklarasi berisikan konsepsi negara kepulauan (archipelagic state) tersebut diterima oleh masyarakat dunia dan akhirnya ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB, United Nation Convention on Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Peran Geopolitik dan Geoekonomi

kini kita memiliki wilayah laut seluas 5,8juta km2 yang merupakan tiga per empat dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah laut seluas itu terdiri dari 0,3 juta km2 laut teritorial, 2,8 juta km2 laut Nusantara; dan 2,7 juta km2 laut zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI). Di dalam wilayah laut tersebut terdapat 17.504 pulau dan dikelilingi garis pantai sepanjang 95.161 km, yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Fakta fisik ini yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Dari sinilah Hari Nusantara mendapatkan peran geopolitik yang sangat strategis bagi kesatuan, persatuan, dan kedaulatan Indonesia. Karena itu, Deklarasi Djoeanda sejatinya merupakan satu dari tiga pilar utama bangunan kesatuan dan persatuan NKRI, yakni kesatuan kejiwaan yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928,kesatuan kenegaraan yang diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus l945,dan kesatuan kewilayahan (darat, laut, dan udara) yang diumumkan oleh Perdana Menteri Djoeanda 13 Desember 1957.

Selain peran geopolitik, laut juga memiliki peran geoekonomi yang sangat vital bagi kemakmuran bangsa lndonesia. Sedikitnya 11 sektor ekonomi dapat dikembangkan dari kekayaan laut itu. (1) perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) industri pengolahan hasil perikanan, (4) industri bioteknologi kelautan, (5) pertambangan dan energi, (6) pariwisata bahari, (7) transportasi laut, (8) kehutanan, (9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil, (10) industri dan jasa maritim, dan (11) SDA nonkonvensional.

Potensi total nilai ekonomi kesebelas sektor kelautan tersebut diperkirakan mencapai USD800 miliar (Rp7600 triliun) per tahun, atau lebih dari tujuh kali lipat APBN 2009 dan satu setengah kali PDB saat ini. Adapun kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan mencapai 30 juta orang. Ekonomi kelautan semakin strategis bagi Indonesia.seiring pergeseran pusat ekonomi dunia dari poros Atlantik ke Asia-Pasifik. Dewasa ini, 70% perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia-Pasifik. Sekitar 75% dari seluruh produk dan komoditas yang diperdagangkan di kawasan ini ditransportasikan melalui laut Indonesia dengan nilai sekitar USD1.300 triliun per tahun.

Paradigm Shift

Sayang potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. ibarat tidak “raksasa yang tertidur” itu, belum dapat kita transformasikan menjadi sumber kemajuan dan kemakmuran bangsa. Itu karena kita tidak serius dan profesional dalam mendayagunakan sumber daya kelautan. Bayangkan, dari 114 pelabuhan umum yang kita miliki, tidak satu pun memenuhi standar pelayanan internasional. Pada tahun 2000, Jepang dengan panjang garis pantai 34.000 km memiliki 3.000 pelabuhan perikanan. Artinya setiap 11 km garis pantai terdapat satu pelabuhan perikanan. Thailand dengan panjang garis pantai 2.600 km mempunyai 52 pelabuhan perikanan,.berarti satu pelabuhan perikanan untuk setiap 50 km garis pantai. Sementara Indonesia, dengan panjang garis pantai 95.161 km, hanya memiliki 20 pelabuhan perikanan yang sekelas di Thailand dan Jepang. Artinya, satu pelabuhan perikanan untuk setiap 4.500 km garis pantai. Selama Orde Baru, kredit yang dikucurkan untuk sektor-sektor ekonomi kelautan kurang dari 15%, dan untuk sektor perikanan hanya 0,02% dari total kredit. Wajar bila hingga kini kontribusi ekonomi kelautan hanya sebesar 25% PDB. Sementara negara-negara dengan potensi laut yang jauh lebih kecil ketimbang Indonesia seperti Jepang, Korea Selatan, Thailand, China, Islandia, dan Norwegia, sumbangan ekonomi kelautan atas PDB mereka rata-rata mencapai 40%.

Karena itu kini saatnya kita reorientasikan paradigma pembangunan (paradigm shift) dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan. Kita galakkan pendayagunaan sumber daya kelautan melalui peningkatan alokasi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, infrastruktur, dan management inputs lain berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustaina-bledevelopment) secara terpadu dan ramah lingkungan. Dalam jangka pendek,kita optimalkan pembangunan sektor-sektor ekonomi kelautan yang bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan menyerap banyak tenaga kerja seperti perikanan budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan hasil perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, pelayaran, pelabuhan, dan industri galangan kapal. Dalam jangka menengah (2010-2014), kita kembangkan kawasan “kluster ekonomi dan industri maritim terpadu” sebagai pusat keunggulan kompetitif dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang berhadapan dengan ZEEI dan ALKI (alur laut kepulauan Indonesia), yaitu Sabang, Selat Karimata (Bangka Belitung, Pontianak, dan Natuna), Selat Lombok (Senggigi), Selat Makassar (Makassar, Samarinda, Mamuju,Tarakan, dan Palu), Laut Sawu (Pulau Sumba dan Kupang), Laut Banda (Pulau Buru, Ambon, dan Seram), Kwandang, Talaud, Bitung, Ternate, Pulau Morotai, Kepulauan Raja Ampat, Teluk Cendrawasih, dan Merauke.

Sekadar untuk contoh, dengan potensi total muatan nasional 502 juta ton/tahun (200 juta ton batu bara, 55 juta ton minyak mentah,60 juta ton minyak sawit mentah (CPO), 7 juta ton produk perikanan, 8 juta ton liquefied natural gas (LNG), 2 juta ton liquefied petroleum gas (LPG), 120 juta ton kontainer, dan 50 juta ton general cargo, melalui pendekatan kluster maritim kita bisa meraup devisa perhubungan laut USD15 miliar setiap tahunnya (IMPC, 2008). Untuk dapat melayani kebutuhan angkutan muatan sebesar itu, diperlukan sekitar 650 kapal tambahan dengan total investasi sebesar USD5 miliar. Selain itu, kluster maritim juga akan meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja baru sedikitnya 1 juta orang, membangkitkan sejumlah multipliereffects, dan mendongkrak daya saing ekonomi nasional. Kluster maritim juga dapat mempercepat pembentukan 24 pelabuhan sebagai hub port. Hingga kini semua pelabuhan Indonesia masih berstatus sebagai feeder port. Ini menjadi salah satu penyebab utama yang membuat ekonomi kita kurang kompetitif, karena hampir 70% dari ekspor barang dan komoditas lndonesia harus melalui Singapura.

Contoh lainnya, dengan mengusahakan 1 juta hektare budidaya rumput laut (30% total potensi) dapat diproduksi sekitar 16 juta ton rumput laut kering per tahun. Bila kita ekspor 10 juta ton/tahun dengan harga sekarang USD0,7/kg, akan diperoleh devisa sebesar USD7 miliar/tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 3 juta orang. Apalagi kalau rumput laut itu diproses menjadi berbagai semi-refined products (seperti agar-agar, karaginan, alginat, makanan dan minuman) atau refinedpoducts (seperti bahan pencampur cokelat, milk shake, es krim, permen, pasta gigi, salep, pelembab, sampo, lotion, industri cat, tekstil, dan film), tentu devisa, pendapatan negara, tenaga kerja, dan multiplier effects yang dihasilkan menjadi berlipat ganda. Padahal, masih banyak komoditas perikanan lain yang harganya tinggi dan laku keras di pasar domestik maupun ekspor, antara lain udang, tuna, kerapu, ikan hias, kerang mutiara, teripang, dan abalone.

Agar tidak selalu menjadi “bangsa pemadam kebakaran”, dalam jangka panjang kita kembangkan SDM dan teknologi kelautan mutakhir (srateo/t/ieartretfmofog!i) seperti bioteknologi, teknologi informasi dan komunikasi, nanotechnology, coastal and ocean engineering, bioenergi dari algae, gas hidrat, dan teknologi pemanfaatan SDA nonkonvensional lain.

Dengan peta jalan pembangunan seperti itu, maka pulau-pulau kecil dan wilayah laut diyakini tidak lagi menjadi ‘beban pembangunan’ (cost center) serta tempat berlangsungnya perampokan, penyelundupan, dan berbagai kegiatan ilegal lain, tetapi akan menjadi pusat-pusat kemajuan dan kemakmuran yang tersebar di seluruh Nusantara. Wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut yang makmur (prosperity belt) secara otomatis bakal menjadi sabuk pengaman (security belt) yang semakin mengukuhkan kedaulatan NKRI. Lebih dari itu, imple-men-tasi peta jalan pembangunan kelautan nasional ini secara cerdas dan konsisten juga diyakini mampumengantarkan Indonesia menjadi kekuatan juga diyakini mampu mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada 2025 bersama Brasil,Rusia, India dan China. (*)